TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Nomor 038/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn)

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Atas dasar itu UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) memberikan batasan
dan jaminan terkait peningkatan harkat dan martabat konsumen meliputi peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian pada konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan peran pelaku usaha yang profesional
dan menghargai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.
Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan Sifat Penelitian Deskritif yang mana Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Penilitian Studi Pustaka (Library Research). Sementara jenis data memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,bahan hukum tersier. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran yaitu sebuah
badan yang berada dibawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Kendala BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen diantaranya yaitu kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya manusia BPSK,
kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antar aparat penanggung jawab, kurangnya sosialisas dan rendahnya kesadaran hukum konsumen, kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan
perlindungan konsumen, kurangnya respon masyarakat terhadap UU Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK.