IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT)

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaaan layanan
rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Rehabiltasi, Implementasi Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat
dan Hambatan pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian
yuridis empiris menggunakan metode analisis kualitatif.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu rehabilitasi
medis yang merupakan upaya penyembuhan dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi social yang merupakan upaya pemulihan jiwa dan psikologi pecandu dan pengguna narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat meliputi terapi medis dan terapi social. Terapi social dilaksanakan dengan metode Therapeutic Community dan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dan Hambatan pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di LP Kelas II A Langkat disebabkan oleh factor internal seperti Keadaan pecandu yang parah,
Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih, Terbatasnya Tenaga Medis, Tata ruang Rutan/Lapas yang belum sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi, Anggaran rehabilitasi yang belum memadai, Terbatasnya sarana dan Prasarana yang ada, Metode rehabilitasi yang belum ter-update, dan Tahapan program rehabilitasi belum berkesinambungan sedangkan
faktore eksternal meliputi Tidak adanya dukungan dari keluarga, Peranan Instansi terkait belum selaras dan berkelanjutan, Peraturan perundang- undangan belum lengkap, Kultur dan Masyarakat, dan Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana