TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN STATUS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK PADA BADAN HUKUM YAYASAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Status kepemillikan hak milik atas tanah yayasan di masyarakat menjadi persoalan ketidak tertiban administrasi yang kurang diperhatikan oleh berbagai Yayasan sebagai badan hukum. Hal ini dapat menimbulkan berbagai problema bila
Yayasan tidak segera membalik nama tanah tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, pemerintah bertanggung jawab untuk mencatat semua tanah di Republik Indonesia. Ini termasuk pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak atas tanah, penyediaan tanda bukti hak yang sah untuk memverifikasi. Tujuan pendaftaran tanah di badan hukum yayasan adalah untuk melindungi secara hukum
pemegang sertipikat hak atas tanah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tanah bersertipikat milik perseorangan atas nama yayasan sesuai dengan Undang - Undang Yayasan tetap sah sebagai milik Yayasan. Yayasan dapat mengambil tindakan hukum tertentu untuk mengembalikan tanah yang didaftarkan atas nama perseorangan kepada
Yayasan. Ini harus dilakukan dengan bukti bahwa hak atas tanah diberikan kepada individu yang tercantum dalam sertipikat sebagai pemilik tanah atau ahli warisnya
setelah orang tersebut meninggal dunia.