TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk)

Tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, seringkali tujuan tersebut tidak tercapai dan akhirnya jalan yang dipilih adalah perceraian perceraian
dapat dilakukan berdasarkan alasan yang telah ditentukan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, selain terputusnya
perkawinan, juga akan menimbulkan akibat hukum bagi anak.
Hakim PTA Yogyakarta membatalkan perkara putusan No.
43/Pdt.G/2016/PTA.Yk dengan beralasan bahwa pengakuan ibu sebagai Penggugat yang ingin mati secara Katolik, dan telah berpindah sejak ibu Penggugat meninggal adalah sebagai bukti otentik yang menyatakan kebenaran Penggugat sebagai orang
yang telah murtad yang kemudian dalam hukum islam menjadi penghalang hak asuh anak Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengadili aturan hukum positif serta
penerapannya dalam putusan hakim di pengadilan. Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu Penelitian kepustakaan (Library Research),
Penelitian Lapangan (Field Research). Kesimpulan dalam penelitian ini tidak semua perkara ḥaḍānah (hak asuh anak) diberikan kepada seorang ibu karena ada ketentuan
lain yang mengatur apabila terbukti bahwa Ibu telah beriman dan memeluk agama selain agama Islam, maka Ibulah hak ibu untuk memeluk anak tersebut. Undang- Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak secara luas sehingga tidak
ada hak-hak anak yang dilanggar, penyelesaian hak asuh anak dapat melalui mediasi atau pengadilan yang berwenang.