PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI (Studi Penelitian Di Unit PPA Polres Binjai)

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu Penegakan hukum secara
khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu,
Dasar Pengakuan Hukum Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi, dan Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Unit Perlindungan
Perempuan Dan Anak Polres Binjai Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan penelitian bersifat deskriptif yang bersumber dari bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dan studi
lapangan dengan wawancara Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai.
Di atur dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Hadirnya hak restitusi Anak Korban Tindak Pidana dinilai dapat mengurangi beban dari pihak korban, untuk mengganti kerugian. Upaya perlindungan hukum yang
diberikan UPPA Polres Binjai terhadap anak dibawah umur sebagai korban sodomi yaitu upaya perlindungan preventif berupa dalam bentuk pemulihan kondisi fisik
mapun mental, perlindungan represif berupa penyuluhan-penyuluhan terhadap anak agar terhindar dari tinda pidana kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan UPPA Polres Binjai terhadap anak dibawah umur sebagai korban sodomi yaitu upaya perlindungan preventif dan represif.