KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA

Kebijakan penegak hukum pidana dalam penaggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-
undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang- undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.
Penelitian ini hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah kebijakan penegak hukum pidana dalam penaggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia.
Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus dapat mendistribusikan kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Namun dengan sistem ini hakim
tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah
disediakan dalam peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang dilakukan Kesimpulanya pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam propses penegakan hukum terkait tindak
pidana melalui media elektronik aparat penegak hukum, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang ITE baik di tingkat Mabes Polri dan Polda.
Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi online yang menggunakan identitas palsu untuk menproses bandar judi online, yang berafilisiasi dengan agen
judi online di Indonesia dan untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana mestinya.