PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lebaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Langkat)

Setiap narapidana yang menjalani masa pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan memiliki bermacam-macam hak, dan salah satunya ialah hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan
upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi narapidana.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pemberian Upah/Premi atas Pekerjaan Bagi Narapidana, Pelaksanaan Hak Mendapatkan Upah/Premi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Langkat, Hambatan Pelaksanaan Hak Mendapatkan Upah/Premi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empirismenggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa Pengaturan Hukum terkait Pemberian Upah/Premi atas Pekerjaan Bagi Narapidana terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana, Sistem pembayaran upah terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Langkat, sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana Pembagian prosentase sebagai berikut: Untuk narapidana 50%, Kas
negara:15%, Cadangan modal 25%, Jasa petugas: 10 % dan Hambatan Pelaksanaan Hak Mendapatkan Upah/Premi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat meliputi Faktor Internal seperti Terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, kurangnya instruktur, lemahnya promosi dan pemasaran hasil produksi dan kurangnya minat warga binaann dan faktor eksternal seperti tidak ada
aturan baku dan terperinci tentang pembagian upah bagi narapidana, dan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat