TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen sangatlah pentilng dimana tingkat hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tinggi. Dalam proses jual belil konsumeln memillikil hak yang
harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang produk kosmeltik ilegal?, Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan elektronik?, dan Bagaimana bentuk perlilndungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Jenis penelitian skripsi ini menggunakan pelneliltian kualitatif, dengan memakai penelitian yuridis normatif. Adapun metode pel neliltian yang dilpakail, yaitu studi kepustakaan (lilbrabry research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tertier. Pengaturan hukum mengenai izin produksil kosmeltik diatur dalam Peraturan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 telntang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dalam pereldaran kosmetilk mel lalui silstem elelktronik el-commelrcel menjadi pihak ketiga. E-commercel lahir berdasarkan kontrak jual belil yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah mel mberilkan sarana bagil konsumen untuk menuntut haknya melalui 2 (dua) cara, yailtu pelnyelelsaian sengketa lewat peradilan dan penyelesaian sengketa diluar peradilan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kosmetik yang diledarkan di Indonesia harus mempunyai Izin Edar berupa Notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan
Obat dan makanan. El-commercel adalah kegiatan perdagangan atau bisnis yang menyangkut konsumen (consumelrs), manufaktur (manufacturelrs), selrvilcel provildelrs, dan
pedagang perantara (intelrmeldilaril es) dengan mengandalkan jaringan komputer (computelr neltworks). Pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk melmberilkan penggantian berupa
pengembalian dana atau penggantian barang kepada konsumen. Saran dalam penel litian ini, yaitu konsumen yang sebaiknya lebih bijaksana dalam melmilih produk kosmetilk, pelaku usaha sebaiknya bertindak jujur dalam menjual produk kosmetik dan pemelrintah sebaiknya harus tegas dalam menindaklanjuti melngenai permasahan konsumen.