Analisis Hukum Sistem Jaminan Hari Tua Ditinjau Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Program JHT ini diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan. Jaminan Hari
Tua merupakan program jangka panjang. Pada kenyataannya sebagian peserta
program JHT mencairkan dana jaminan hari tua tersebut sebelum memasuki usia
pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena
para pekerja yang menganggap bahwa JHT adalah hak penuh para pekerja yang dapat
diambil sewaktu-waktu.
Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah
Bagaimanakah pengaturan sistem jaminan sosial di Indonesia, Bagaimanakah
prosedur pelaksanaan jaminan hari tua bagi tenaga kerja di Indonesia, Bagaimanakah
perlindungan hukum peserta program jaminan hari tua di Indonesia.
Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang
mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan,
literatur
hukum,
serta
norma-norma
hukum
yang
ada
dalam
masyarakat.

UU No. 24 Tahun 2011 secara jelas telah memberikan perlindungan
terhadap pihak-pihak terkait antara pekerja dan pemberi kerja/Pengusaha atau pun
secara mandiri. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum
dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut
dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua
macam, yaitu Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.