NALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBLIHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KEPADAANAK(Analisis Putllsan Pengadilan Negeri Binjai No:7/Pid.Sus Anak/2023/PN.Bnj)

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa
depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana
seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum
terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak.
Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (Case
Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis
secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap
anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No:
7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81
ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor
01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut.
Hasil analisis ini bahwa pengaturan hukum ditemukan dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal
76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa anak yang melakukan
persetubuhan dengan anak lain dapat dipidana. Dalam konteks putusan, seorang anak
dihukum dengan pidana penjara 9 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan.
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana melibatkan evaluasi fakta
persidangan, merujuk pada pasal yang mengatur tindak pidana, dan
mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim
memperhatikan trauma yang dialami anak sebagai korban, pengakuan, dan penyesalan
dari pihak pelaku. Sebagai hasilnya, anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana penjara dan pelatihan kerja. Dan hakim dalam pertimbangannya memperhatikan
hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam
persidangan.