TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi
kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Akibat perkawinan
tersebut ada timbulnya hak dan kewajiban. Kenyataannya banyak rumah tangga yang
tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut dan akhirnya bercerai, padahal UndangUndang
Perkawinan
berusaha
semaksimal
mungkin
menekan
angka
perceraian,
karena

akibat

perceraian bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada anak. Adapun
Rumusan Masalah dalam Penelitian ini ialah bagaimana ketentuan umum tentang
perceraian, apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian dan apa akibat perceraian
terhadap anak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode
Yuridis Normatif dengan menggunakan Data Sekunder sebagai data utama. Studi
Kepustakaan dipilih menjadi teknik pengumpulan data untuk kemudian menganalisa
kualitatif bahan hukum yang terkumpul secara sistematis.
Perceraian termasuk ke dalam perkara perdata yang diawali dari adanya
gugatan dari Penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut
sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) atau gugatan yang berupa tuntutan hak
dengan disertai alasan-alasan mengajukan gugatan.
Tanggung jawab orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh
semua orang tua yakni melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diwajibkan
kepadanya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak harus di iringi dengan kontribusi
baik antara kedua orang tua meskipun pasangan suami-istri telah bercerai.