ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA PADA PROSES PERSIDANGAN (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MDN)

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kesimpangsiuran terhadap
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meninggalkan
beberapa permasalahan dalam praktek menutupi kekurangan terhadap Kerugian
Negara. Rumusan masalah didalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas
pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada Putusan
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, apa hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada Putusan
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn serta bagaimana pertimbangan hakim dalam
perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dan hambatan dalam
pelaksanaan pembayaran pengganti kerugian keuangan negara menurut Putusan
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan
deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keefektivitas dalam
pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak
pidana korupsi dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif yang pelaksanaan
pembayarannya telah dijalankan oleh terdakwa melalui jaksa selaku eksekutor setelah
amar putusan berkekuatan hukum tetap, Kemudian dapat dikemukakan bahwa
hambatan tidak ditemukan atau tidak terjadi, lalu berdasarkan fakta hukum telah
mempertimbangkan secara yuridis dan Pertimbangan non yuridis atau pertimbangan
secara sosiologis antara lain adalah latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan
terdakwa dan kondisi diri Terdakwa.dan kepada terdakwa, bahwa lengkapnya unsur
yang melekat pada terdakwa. adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi.