TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN JAMINAN BENDA TIDAK BERGERAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No.7/Pdt.G/2020/PN-Sbh)

Di era sekarang kreditur meminta suatu jaminan dan bunga saat debitur
melakukan praktik pinjam-meminjam di dalam masyarakat, perjanjian tersebut
dilakukan secara tertulis dengan tanda tangan para pihak, dan tidak menggunakan
perantara pejabat Notaris. Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana pengaturan
hukum pembuktian terhadap perjanjian di bawah tangan sebagai dasar gugatan
perdata?, bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian di bawah tangan
atas jaminan benda tidak bergerak?, dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan
perjanjian di bawah tangan dengan jaminan benda tidak bergerak?
Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan studi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. 7/Pdt.G/2020/Pn-Sbh.
Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi pustaka library research di perpustakaan untuk
pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan.
Perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna setara
akta otentik, apabila para pihak tidak menyangkal dan mengakui tanda tangan dalam
perjanjian tersebut. Perlindungan yang dapat diberikan pada para pihak adalah dengan
membuat perjanjian pokok diikuti perjanjian tambahan (accecoir) sebuah jaminan yang
diikat akta kuasa menjual yang dibuat pejabat berwenang yakni, Notaris.
Berdasarkan analisa penulis, majelis hakim telah benar dalam mengabulkan
sebagian gugatan penggugat, dikarenakan keberadaan Surat Titipan Uang tersebut telah
diakui isinya oleh Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun bukti lain
yang menolak kebenaran surat tersebut maupun keterangan saksi, serta dengan
ditandatanganinya surat tersebut oleh Tergugat maupun Penggugat yang merupakan
orang yang cakap hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.