TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( BEGAL) DI KOTA MEDAN

Tindakan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam
proses penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra karena
dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak dasar
yan dimiliki oleh semua manusia. Penggunaan kekerasan dalam proses penegakan keadilan tidak
dibenarkan. Namun di dalam Polri ada wewenang yang melegalkan itu dalam situasi dan kondisi
tertentu. Wewenang itu tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai
kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Di dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa
baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyergapan, dapat dilakukan tembak di tempat
langsung tanpa peringatan terlebih dahulu.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan hukum kejahatan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan (begal)dikota medan,Faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana
pencurian dengan kekerasan (begal) dikota medan dan Bagaimana tinjauan yuridis penegakan
hukum tindakan tembak ditempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal)dikota
medan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Teknik analisis yang
digunakan dengan pendekatan kualitatif yang datanya diambil dari studi kepustakaan (Library
Research) dan jenis data yang diambil adalah primer, sekunder, dan tersier.
Kesimpulan Penulis beranggapan Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian
dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan tindakan terakhir
yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam prosedur penggunaan senjata api setelah
memberikan tembakan peringatan dengan cara menembak bagian tubuh tersangka dengan tujuan
melumpuhkan bukan untuk mematikan. Pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan
dalam Tindakan Kepolisian