MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

Salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi yang tertuang dalam UndangUndang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana
berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang. Narapidana tidak hanya menghabiskan masa pidananya di dalam
lembaga untuk berdiam diri semata, melainkan mereka diberikan pembinaan serta
diberikan bahan bacaan untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan
kemandirian mereka di dalam lembaga.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah kedudukan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan, apakah mendapatkan bahan bacaan merupakan Hak Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan, dan penyediaan bahan bacaan bagi narapidana sebagai
bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas II A Langkat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis
penelitian yuridis Normatif menggunakan metode analisis kualitatif.
Dari hasil penelitian bahwa Narapidana adalah orang yang hilang
kemerdekaan sementara dan berada di Lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti
kegiatan pembinaan agar agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan
lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh
masyarakat yang pelaksananya diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995
Tentang pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak mendapatkan sumber bacaan dan
informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan sehingga pihak lapas memiiki kewajiban menyedian sumberbacaan
dan informasi bagi warga binaan dan Dalam memenuhi hak warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat menyediakan perpustakaan yang
menyediakan bahan bacaan berupa buku, majalah, dan surat kabar, namun dalam
pelaksananya masih ditemukan beerapa kendala/hambatan seperti Sarana dan
Prasarana Perpustakaan yang kurang memadai, keterbatas anggaran, keterbatasan
koleksi, dan rendahnya SDM Pengelola.