ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 312/Pdt.G/PN Medan)

Perceraian adalah bagian dari putusnya perkawinan yang tercantum dalam
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dalam KUH
Perdata pasal 199 disebut pembubaran perkawinan. Hak asuh anak menjadi tanggung
jawab kedua orang tua, baik orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun jika
orang tua gagal dalam ikatan perkawinan. Adapun yang menjadi perumusan masalah
dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari
perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, untuk mengetahui
bagaimana kedudukkan anak akibat dari penceraian perkawinan campuran beda
kewarganegaraan serta untuk mengetahui bagaimana analisis putusan nomor
312/Pdt.G/2014/PN Medan,
Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif,
dengan pendekatan studi kasus (case approach), adapun metode penelitian yang
dipakai adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan teknik pengumpulan
menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier.
Analisis penulis tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
312/Pdt.G/2014/PN MDN adalah atas dasar pertimbangan hakim dan dari bukti serta
fakta persidangan penulis berpandangan bahwa keputusan hakim yang memberikan
hak asuh anak kepada ibu nya adalah sangat tepat karena mengingat si anak masih
berusia 1 tahun dan sangat perlu perhatian dari seorang ibu.
Penulis menyimpulkan bahwa hak asuh anak akibat dari perceraian
perkawinan campuran apabila si anak masih dibawah umur haruslah jatuh kepada
ibunya, saran yang penulis berikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum
seharusnya selalu berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan
terhadap hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran atas beda
kewarganegaraan terutama mengenai izin menetap dan kewarganegaraannya.