TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

Perkawinan beda agama mempunyai permasalahan tersendiri, karena
perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal pasangan suami istri
saja namun juga permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia Fenomena yang
terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan beda agama.
Jenis penulisan ini menggunakan penulisan hukum Normatif adapun
metode penulisan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik
pemgumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
Legalitas perkawinan beda agama masih dipertanyakan dan pelaksanaannya
masih belum jelas, namun landasan hukumnya diberikan berdasarkan putusan
pengadilan berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23
Tahum 2006. Permohonan pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama
diterima oleh hakim pengadilan negeri. Ada pula permohonan yang ditolak hakim
karena tidak yakin didukung bukti atau tidak ada saksi yang dapat meyakinkan.
Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Hakim mengabulkan permohonan para
pemohon berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kaitannya
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh penetapan pengadilan yang
menyatakan memberikan izin kepada pasangan beda agama tersebut.
Di Indonesia untuk mengesahkan serta mencatatkan perkawinan beda agama
ini harus melalui penetapan pengadilan dan pencatatan pada kantor catatan sipil
dimohonkan kepada kantor catatan sipil agar dapat mencatatkan Berdasarkan Pasal 2
ayat (1) Undang undang perkawinan Tahun 1974, suatu perkawinan sah apabila
dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing.