IMPLIMENTASI HUKUMANI DISPLIN BAGIAN NARAPIDNA (Studi di Lembaga Pemasiyarakatna Klas II B Lubuk Pakam)

Sanksi administratif bagai narapidna dii Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Lubuk Pakam uang terbukti melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan ketentuan yang
mengatur tata tertib di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Peraturan
Menteri ini menjadi pedoman untuk menjaga keteraturan kehidupan di dalam lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara serta untuk melaksanakan pembinaan
narapidana dan memberikan layanan kepada tahanan. Hal ini menegaskan perlunya
ketaatan terhadap tata tertib yang berlaku bagi setiap narapidana dan tahanan, serta
mekanisme penegakan hukuman disiplin.
Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, menggunakan pendekatan empiris, dan
menerapkan metode penelitian lapangan.
Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pengaturan hukum mengenai tujuan
pemidanaan dan teori-teori pemidanaan terkait dengan tata tertib narapidana di lembaga
pemasyarakatan di Indonesia menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus fokus pada
pencegahan tindak kejahatan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini,
pemidanaan bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan serta menjadi
contoh yang baik bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan prinsipprinsip
pengayoman,
persamaan
perlakuan,
dan
pemberian
layanan
pendidikan,
serta

penghormatan
terhadap
martabat
manusia.

Langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam
untuk mengatasi pelanggaran disiplin narapidana di dalam lembaga tersebut adalah
dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi aturan. Rutin dilakukan
sosialisasi terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga kepada semua
narapidana.