TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jth)

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak
untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat dari
bidang tanah tertentu. Semua hak atas tanah dapat beralih maupun dialihkan. Beralih
adalah pindahnya hak atas tanah karena hukum sendirinya.
Jenis penelitian skripsi ini mengunakan yuridis normative. Adapun metode
penelitian yang dipakai yaitu studi pustaka (Library Research) atau disebut dengan
studi dokumen. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan sekunder yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari
undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang
diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata atas sengketa hak kepemilikan
tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jth).
Faktor Regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya mengacu pada nilai
dasar Pancasila dan filosofi pada Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak
asasi, dan kesejahteraan. Pemahaman pada masing-masing unsur tersebut terus
berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi, yang menjadi unsur terhadap perbuatan
melawan hukum harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan perbuatan itu
melawan hukum (Onrechtmatig), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
kesalahan (kelalaian) dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.