PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN IN ABSENTIA (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam
Peradilan InAbsentia menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak
Pidana Korupsi dapat di lakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut
sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu
peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Asas Pengadilan
Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa. Rumusan Masalah
Bagaimana Eksistensi PeradilanIn Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bagaimana Proses
Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan
Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa, Bagaimana penyelesaian perkara tindak
pidana korupsi melalui peradilan in absentia di Pengadilan negeri Medan.
Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian
Empiris, dan metode yangpenelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pada
prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini
berdasarkan Pasal 196 ayat (1) (KUHAP) yang menyatakan: ”Pengadilan memutus
perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang
ini menentukan lain”. Pelaksanaan peradilan In Absentia dalam perkara Tindak
Pidana Korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa
diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses persidangan dan
pelaksanaan peradilan in absentia dalam peranannya berkaitan dengan pengembalian
aset hasil tindak pidana korupsi berhadapan dengan sejumlah permasalahan yang
berkaitan dengan peradilan in absentia itu sendiri maupun proses pengembalian aset.