ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)

Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang
luas dan abstrak, dapat memberi ruang kepada hakim untuk menafsirkan hukum pidana
lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di
bidang lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pengaturan
Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan
Hidup Tanpa Izin, Bagaimana Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Bagaimana Analisis Hukum
Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup
Tanpa Izin ( Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb).
Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian
yuridis normatif, dan metode pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan,
serta jenis data adalah data sekunder (bahan hukum primier, sekunder dan tertier)
dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil Penelitian adalah bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim
dalam Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb terlalu ringan, didalam putusan
tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan,
bahkan tidak hanya sampai disitu saja penulis tidak sependapat dengan poin ke tiga
diktum putusan tersebut yang memberikan masa percobaan kepada terdakwa serta
hukuman denda yang tidak relevan dengan hukuman pengganti dendanya, dalam
diktum poin ke 2 (dua) menyatakan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan.
Seharusnya Legislator dan Pemerintah dapat segera merubah sebagian isi Pasal
104 UUPPLH, dengan menambahkan minimal pidana penjara dan minimal pidana
denda, serta menyesuaikan dengan relevan antara pidana denda yang dapat diganti
dengan pidana kurungan.