PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN (Studi Penelitian Di DIT Pamobvit Polda Sumut)

Tingkat kejahatan yang tinggi dalam pencurian tempat-tempat di kota Medan
khususnya Bandara Kuala Namu menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat
dan pengujung WNA sehingga menimbul turunya pendapatan Negara. Melindungi
dan membuat ketakutan masyarakat dan pengujung WNA merasa nyaman dan aman
adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh anggota Vital Objek Keamanan. Ada
tiga permasalahan yang dibahas,Pengaturan Hukum Objek Vital Nasional Di
Indonesia,Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan
Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian,dan Peran Direktorat
Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tin dak
Pidana Pencurian.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan diDIT Pamobvit Polda Sumut.
Pengaturan hukum Objek Vital Nasional di Indonesia, didasarkan pada
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital
Nasional, hambatan dan faktor pendukungnya dalam pengamanan Bandara Kuala
Namu ialah sumber daya manusia/kurangnya jumlah anggota personil dan
kurangnyapartisipasi masyarakat/pengelolaobjek vital, sarana dan prasarana. Peran
Direktorat Pengamanan Objek Vital melakukan audit sistem pengamanan objek vital
nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan
objek vital nasional, belum dikembangkansebuah sistem koordinasi yang mencakup
peran dan tugas masing-masing stakeholders.
Peran direktorat seyogyanya melengkapi sarana pengaman yang lebih canggih
agar semua aktivitas di Bandara akan terpantau dan penggunaa jasa penerbangan
merasa aman dan penanggulangan gangguan keamanan dapat dilakukan secara cepat
dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.