Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lemabaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP) dalam Pasal angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.Bagaimana tinjauan yuridis lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, Apa penyebab narapidana melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Bagaimana tindakan dan kewenangan hukum petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap narapidana yang melarikan diri. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Tinjauan yuridis Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan, tinjuan umum tentang pembinaan Narapidana, dan hak warga binaan Pemasyarakatan. Salah satu penyebab terjadinya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai adalah over capacity, narapidana yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Binjai sebanyak 1918 Penghuni, dapat dikatakan terjadinya over kapasitas. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Salah Satunya Adalah Masalah Kelebihan Kapasitas (Over Capacity), Dimana Tindakan dan Kewenangan Hukum lembaga pemasyarakatan kelas II A Binjai memberikan sanksi terhadap Narapidana yang melarikan diri diantaranya sanksi pelanggaran berat. Saran dalam skripsi ini adalah Agar petugas pemasyarakatan dapat memahami tugasnya sebagai abdi Negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan hak-hak wargabinaan