Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi

Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Penerapan undang-undang tentang pencucian uang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya