Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Anggota Militer adalah suatu institusi negara yang berkewenangan menjaga kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Indonesia Raya, adapun anggota militer yang melakukan penadahan sepeda motor sangat memalukan dan mencemarkan nama baik kesatuan militer serta di proses sesuai dengan Undang-Undang kemiliteraan, karna militer telah diatur secara khusus dan di pisahkan dalam pidana umum. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Menurut KUHP Militer, Apa Faktor-Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Penadahan Sepeda Motor dan Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Oknum Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor. Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian empiris, serta penelitian ini menggunakan metode data pustaka dan wawancara. Dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Ibu Peltu Titim Martini Selaku Panitra Pengganti. Hasil penelitian adapun Penegakan hukum dalam kasus penadahan sendiri didalam lingkup militer terdapat proses-proses yang tidak ditemukan dalam peradilan pada umumnya, faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi, masalah sosial dan kesadaran terhadap aturan hukum pidana. Penadahan sendiri telah diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Militer sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dilengakapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sendiri. Kesimpulan dan saran dengan adanya Undang-Undang yang mengatur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak Pidana penadahan ini diharapkan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penadahan memberika efek jera terhadap pelakunya dan memberikan contoh yang baik terhadap kalangan masyarakat