TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini sangat banyak
digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli
dalam jumlah uang yang besar. Tetapi karena lemahnya peraturan hukum yang
mengatur mengenai Bilyet Giro, sistem dari Perbankan yang kurang baik menjadikan
Bilyet Giro banyak disalahgunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia. Ada tiga
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan bilyet giro
dalam perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, Bagaimana macam-macam
penyalahgunaan bilyet giro dalam dunia perbankan, Bagaimana tanggung jawab Bank
Syariah Mandiri secara perdata dalam hal penyalahgunaan bilyet giro.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara. Wawancara dengan bapak Azhari Isra Rangkuti
sebagai Branch Operasional dan Service Manager dilakukan di Kantor PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Binjai.
Sejalan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro. Dalam ketentuan tersebut yang
dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada Bank
penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang
bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Hal tersebut
yang menjadikan Bilyet Giro sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat
pembayaran mulai dari pemalsuan bilyet giro, pemalsuan tanda tangan, saldo tidak
mencukupi. Disini peran Bank dan nasabah sangatlah penting, tetapi dalam
kenyataannya Bank hanya sebatas penyedia atau pengelola Rekening Bilyet Giro dan
hanya sebatas memblokir rekening Bilyet Giro apabila Bilyet Giro tersebut kosong