IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN INFLUENCE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIATERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perkembangan perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi selalu berganti secara
cepat. Banyak perbuatan yang sejatinya jahat namun tidak bisa dijerat dengan proses
hukum, karena ketiadaan regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku tersebut.
Salah satunya yaitu trading in influence.
Di lain sisi, tidak jarang pula orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan
namun bukan menjadi seorang Penyelenggara Negara, memanfaatkan kedekatannya
dengan kekuasaan, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa
digunakan untuk menjerat pelaku trading in influence.
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan trading in influence
dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan hukum
nasional serta dampak ratifikasi Konvensi Internasional ke dalam sistem Hukum
Nasional Indonesia, Korelasi antara trading in influence dengan undang-undang
tindak pidana korupsi, dan Bagaimana kasus perkara di pengadilan tindak pidana
korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan trading in influence di Indonesia dengan
terdakwa Muhammad Romahurmuziy.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode
studi lapangan yang diperoleh dari narasumber, serta data didukung dengan metode
studi kepustakaan atau diperoleh melalui literature terkait penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan trading in influence dalam
UNCAC dan diperbandingkan dengan praktik kebijakan kriminal di negara-negara
lain serta bagaimana UNCAC 2003 dapat diimplementasikan dalam peraturan dan
undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap
pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan urgensi keberadaan aturan trading
in influence dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan
memformulasikan delik trading in influence sebagai rekomendasi dalam revisi
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.