Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 Di Kota Binjai (Studi Penelitian di Bawaslu Kota Binjai)

Pelaksanaan pemilu Calon Anggota Legislatif adalah sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran-. pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Calon Anggota Legislatif itu sendiri sehingga dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan suatu lembaga yang independen dalam pelaksanaan pemilu Calon Anggota Legislatif. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu Calon Anggota Legislatif adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu Banwaslu yang diteliti dalam kajian skripsi ini adalah Banwaslu Kota Binjai. Rumusan masalah adalah Pengaturan Hukum Mengenai Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Banwaslu Kota Binjai Terkait Dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai, Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRDTahun 2019 Di Kota Binjai, bagaimana Hambatan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Calon Anggota Legislatif di Tahun 2019 di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum empiris sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian lapangan (Field Research), dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Kota Binjai selama pemilihan Calon Anggota Legislatif di Tahun 2019 Di Kota Binjai adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu Calon Anggota Legislatif di Tahun 2019 Di Kota Binjai