PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN OLEH KONTRAKTOR

Harapan dari Undang-Undang adalah agar dalam menentukan
pertanggungjawaban perdata terhadap kontraktor yang terlambat dalam penyelesaian
pekerjaannya hakim mempertimbangkan seluruh faktor hambatan yang dihadapi oleh
kontraktor sehingga terjadinya keadilan bagi para pihak. Pada kenyataannya masih
ada kontraktor yang dijatuhi pertanggungjawaban perdata akibat kesengajaan
pengguna jasa yang memperlambat penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Ada tiga
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum
Mengenai Pertanggungjawaban Perdata Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Oleh
Kontraktor, Bagaimana Faktor Hambatan Penyelesaian Pekerjaan Oleh Kontraktor
Yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Perdata, dan Bagaimana
Pertanggungjawaban Perdata Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui kepustakaan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis Data yang
digunakan adalah Data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif.
Pengaturan hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238, 1239, dan 1243
KUHPerdata. Hambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor antara lain karena
kesalahan kontraktor, owner, sub kontraktor, dan pengguna jasa.
Hasil penelitian ini mendapatkan informasi bahwa pertanggungjawaban
perdata kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya adalah berupa ganti
kerugian dan bunga. Dalam menentukan pertanggungjawaban perdata perlu
dipertimbangkan semua unsur-unsur dalam wanprestasi dan pertanggungjawaban
perdata bukan hanya karena kesalahan kontraktor.