PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT ATAS DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan jaman menimbulkan tindak pidana semakin marak dalam berbagai hal di era pandemi, seperti dalam kepemilikan manfaat di suatu perusahaan. Para pelaku kerap kali menginvestasikan dan menyembunyikan uang dan harta haramnya sebagai modal investasi yang dimasukkan ke dalam perusahan, sering sekali melakukan money laundering untuk menghindari para penegak hukum untuk menyidik kejahatannya. Hal ini kerap kali menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik manfaat. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan hukum terhadap Kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas, Bagaimana Pengaturan Kewajiban Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas, dan Bagaimana Penerapan dari Tanggung Jawab Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas secara Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry). Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Studi Pustaka (Library Research), dan teknik pengumpulan data yang diunakan dalam penelitian ini adalah Primer, Sekunder, dan Tersier. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya Ketentuan dalam Hukum Terhadap Kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas, dimana Pengaturan Kewajiban Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas diharapkan lebih m terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat Dana Modal Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang di Perusahaan dapat lebih memperkuat Peraturan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.