ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA COVID-19

Tindak pidana korupsi dana Covid-19 sangat rentan dilakukan oleh para
oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua itu sudah diwanti-wanti bahwa
korupsi di tengah kondisi bencana akan mendapatkan ancaman dan tuntutan hukuman
mati. Adapun beberapa sektor yang rentang terhadap korupsi terdapat pada empat titik,
seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, pengalokasian
anggaran dari APBN maupun APBD dan pendistribusian program bantuan sosial.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19, pengaturan hukum
tindak pidana korupsi terhadap dana Covid-19, upaya pencegahan dan penanggulangan
tindak pidana korupsi dana covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian
deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode analisis
kualitatif.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19
diantaranya karena berbagai sebab, baik dari dalam diri pelaku (internal) ataupun dari
luar diri pelaku (eksternal). Pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana
Covid-19 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan
bahwa: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Upaya pencegahan
dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana Covid-19 dilakukan dengan tindakan
pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan
atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta
pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19.