ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA

Kejahatan dimaknai dengan fenomena kemasyarakatan, dimana, pasti dihadapkan
kepada setiap orang, publik, dan bahkan negara. Fakta menunjukkan bahwa kejahatan
crime hanya dapat ditekan dan diminimalisir namun sukar untuk diberantas secara
tuntas. Seseorang yang menjadi korban kejahatan akan melakukan segala bentuk upaya
seraya memproteksi diri, harta benda, kehormatan, maupun jiwanya.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang
pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana, untuk mengetahui
syarat tentang ketentusn penghapusan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, untuk mengetahui pengimplementasian pembelaan terpaksa sebagai dasar
penghapusan penuntutan pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif, adapun metode penelitian yang di pakai yaitu studi
kepustakaan (library research).
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan penghapusan pidana di latar
belakangi tekanan yang mengharuskan seseorang untuk mempertahankan diri,
kehormatan, kesusilaan, harta benda, maupun jiwanya. Syarat-syarat penghapusan
pidana meliputi yang terdapat di dalam KUHP, di Luar KUHP dan penghapusan pidana
dikarenakan terdakwa meninggal dunia. Alasan penghapus pidana adalah peraturan
yang terutama ditujukan kepada hakim.
Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi
perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya
dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang
dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah
telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan
penghapus pidana.