Peran Kepolisian Dalam Pembayaran Denda Tilang Melalui Briva Berbasis Online (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir)

Pemerintah bersama Kepolisian Negara Indonesia memberikan terobosan dalam melakukan pembayaran denda tilang melalui sistem Briva. Pemanfaatan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Permasalahan yaitu, pengaturan hukum terhadap peran kepolisian dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis online, hambatan kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis online, peran kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Samosir dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis online. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemecahan rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara untuk mendapatkan data primer di Satuan Lalu Lintas Polres Samosir, dan data sekunder dari buku. Pengaturan hukum dalam pembayaran denda tilang melalui briva berbasis online diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 yang dikatakan Briva Berbasis Online dan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Mengkaji hambatan penegak hukum yang kurang professional, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga peran kepolisian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pelaksanaan denda tilang melalui Briva di Wilayah Polres Samosir terlaksana dengan baik dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara. Hambatanya sarana dan fasilitas yang kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaannya serta masih ada peluang terjadinya praktik pungutan liar. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesadaran hukum yang baik dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum, masyarakat, maupun dari pemerintahan untuk memperbaiki sarana dan fasilitas sistem hukum lebih baik lagi