PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

Dalam negara Indonesia, beras adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh
dikesampingkan, karena beras adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang
harus terpenuhi, akan tetapi pada saat ini banyak bermunculan pihak-pihak penjual
beras yang melakukan kecurangan dengan melakukan penimbunan beras yang mana
tindakannya itu dimaksudkan agar dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum terhadap
tindak pidana penimbunan beras, upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan
beras dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam tindak pidana penimbunan beras
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
campuran, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier
yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) juga metode
penelitian lapangan (Field Research)
Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha
penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras
melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang perdagangan, Satgas pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai
aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan
penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait Kasus tindak pidana penimbunan beras
memiliki kendala untuk pemberantasaannya diantaranya Skala Monopoli alamiah
mafia beras pada tingkat distributor, dan mekanisme pasar yang tidak terkontrol.