PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA TANPA IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PADA PT. TANGGUL MINA NUSANTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2128 K/PID. SUS/2019)

Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing dalam upaya meningkatkan
produksi daya saing, transfer teknologi dan juga dengan hadirnya Tenaga Kerja
Asing (TKA) di negara Indonesia akan berdampak bagi pendapatan asli daerah,
namun semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia juga memberikan
banyak permasalahan hokum yang terjadi
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum
penggunaan tenaga kerja asing dalam perundang-undangan, Bagaimana
Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh PT. Tanggul Mina Nusantara.
Bagaimana pertimbangan hakim dan analisis hukum atas putusan nomor
2128K/Pid.Sus/2019. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan Indoneia masih membutuhkan tenaga kerja
asing untuk bekrja di berbagai sector, kebutuhan tenaga kerja asing dalam upaya
menigkatkan produksi dan transfer teknologi agar Indonesia dapat bersaing di
dunia Internasional.Namun penggunaan tenaga kerja asing harus tetap melindungi
pekerja lokal. Penggunaan tenaga kerja asing diatur didalam Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dan Undang-Undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal.Pertanggungjawaban pidana penggunaan tenaga
kerja asing tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Tanggul Mina Nusantara dapat
dibebankan kepada dewan direksi Perusahaan sebagai pengendali dan pelaksana
kegiatan perusahaan.Akivitas yang dilakukan PT. Tanggul Mina Nusantara
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebgaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1)
jo pasal 42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Hakim Mahkamah Agung memberikan vonis
pidana penjara dan denda.