ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN TIDAK MAMPU DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Memberikan
pelayanan kesehatan baik dalam bentuk upaya pencegaha/ preventif,
penyuluhan/promotif, pengobatan/kuratif maupun perbaikan kondisi atau
pemulihan kondisi/rehabilitatif,hendaknya harus memperhatikan hak-hak asasi
pasien, terlebih diera berlakunya persaingan masyarakat ini, masyarakat semakin
kritis karena menyadari hak-hak sebagai seorang pasien langsung, dalam kondisi
tertentu. Hak pasien harus diberikan kepada masyarakat Indonesia, termasuk
masyarakat kurang mampu. Rendahnya status kesehatan bagi masyarakat tidak
mampu terutma disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan
karena kendala biaya (cost barrier).Bagi masyarakat tidak mampu ketidakpuasan
terhadap pelayanan kesehatan yang buruk di rumah sakit, serig kali diterima
dengan pasrah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap
pelayanan kesehatan, bentuk perlindungan hukum pelayanan kesehatan bagi
pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan apbila pasien tidak mampu tidak
sepenuhnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Jenis penelitian
ini adalah yuridis Normatif. Alat pengumpul data didapatkan melalui bahan
perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pengaturan hukum terhadap
perlindungan hukum mengenain pelayanan masyakat terdapa pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban
Pasien, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, bentuk perlindungan
hukum berupa Rumah Sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter, tenaga
kesehatan agar tidak menimbulkan keslahan medik dalam menangani pasien
sekaligus pasien tidak mampu agar diberikan pelayanan yang sama dengan
pasien-pasien lainnya.