ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak di benarkan menghukum
seseorang dengan cara merendahkan hak asasinya, karena bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Hak Asasi Manusia sanksi
kebiri kimia melanggar pasal 1 ketentuan umum angka 4 Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah
setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit
atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Adapun rumusan masalah
yaitu, Bagaimana ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Bagaimana sanksi kebiri kimia sebagai sarana tujuan pemidanaan.Bagaimana analisis
hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam
perspektif hak asasi manusia.
Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian
normatif, dan metode pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan, data
yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian penulis berpendapat dengan adanya sanksi kebiri kimia ini
membuktikan bahwa Undang-Undang bisa berlaku sedangkan masih ada UUD 1945
yang berada dipuncak hierarki perundang-undangan Indonesia, dengan jelas adanya
muatan hak asasi masusia didalamnya, sanksi kebiri kimia yang melanggar kaidah
hak asasi manusia atau dapat dikatakan sebagai hukuman atau tindakan penyiksaan,
yaitu pidana badan dikarenakan efek samping dari obat yang digunakan pada
tindakan kebiri kimia akan berpengaruh pada banyak sekali sistem tubuhnya.
Seharusnya Negara bertanggung jawab dalam bentuk kompensasi untuk mengganti
dan memulihkan anak, karena Negara telah gagal melindungi anak-anak dari
kejahatan seksual, gagal memberikan rasa aman pada anak-anak, dan jauh lebih baik
daripada dana yang dihabiskaan negara untuk saksi kebiri kimia pada pelaku