PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT (Studi POLDA SUMUT)

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara
nyata sebagai pedoman prilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan
hukum Narkotika selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga
tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum
tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang
tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut,
misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan
kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi
persyaratan tertentu dan sebagainya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam
tindak pidana Narkotika, dan juga menganalisis segala bentuk peran kepolisian
daerah sumatera utara dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan tindak
pidana Narkotika dan juga menganalisis segala proses dan penjatuhan sanksi
hukuman bagi penyalahgunaan narkotika. Penulisan metodologi penelitian tesis
ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Metode yuridis normatif
dimaksudkan bahwa data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum dan
putusan pengadilan yang berkaitan dengan Peran Penyidik POLRI dalam
penindakan tindak pidana narkotika
Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peran Kepolisian Daerah Sumatera
Utara dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana narkotika harus mengetahui
sumber dari penyalahgunaan narkotika tersebut agar pelaku penyalahgunaan
narkotika mendapatkan efek jera dalam melakukan kejahatan penyalahgunaan
narkotika sehingga peran kepolisian dalam menjalankan tugas mendapatkan hasil
yang baik bagi masyarakat