Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campuran Setelah UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dianggap sebagai
suatu kemajuan positif karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman terkait dengan
mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut dianggan
menjadi solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu
kewarganegaraan seseorang yang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil
perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata, kemudiaan data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun
secara sistematis untuk kemudiaan dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian
agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang
akan diteliti. Hasil penelitan kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalis data,
kemudiaan data dianalisis secara kualitatif normatif yang digunakan untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini.
Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisan tesis ini adalah bahwa anak hasil
perkawinan campuran berhak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan
menentukan atau memilih kewarganegaraan jika telah berumur 18 tahun atau sudah kawin.
Pasal 4 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah
Warga Negara Asing (Asing) dan seorang ibu Warga Negara Indonesia (WNI), maupun
sebaliknya antara ayah WNI dan ibu WNA maka kewarganegaraan anak yang bersangkutan
adalah WNI