KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF YANG DILAKUKAN PENUNTUT UMUM MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN RI NO.15 TAHUN 2020 (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Medan)

Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan (ultimumremedium) dapat dihindari. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana ruang lingkup kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum? Apa faktor yang menghambat jaksa dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam mengatasi hambatan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara, penulis mengkaji penegakan hukum terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Medan. adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat
dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan
restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat
dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.