ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp) (STUDI KASUS / STUDI PUTUSAN)

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang canggih dan terorganisir secara rapih sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sulitnya pembuktian tersebut juga dirasakan beluml optimal dikarenakan
peraturanl perundang-undanganl yang adal ternyata masihl
memberikan ruangl timbulnya penafsiranl yang l berbeda-beda, adanyal celah l hukum, kurangl tepatnya pemberianl sanksi, beluml dimanfaatkannya pergeseran bebanl pembuktian,
keterbatasanl kses l informasi, sempitnyal cakupan pelaporl dan jenisl laporannya, sertal kurang jelasnyal tugas danl kewenangan daril para pelaksanal UndangUndang. Metode penelitian dalam penulisan ini yang digunakan penulis adalah
menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Proses Pembuktian tindak pidana pencucian uang harusl menggunakan upayal yang luarl biasa. Salahl
satu bentukl upaya luarl biasa tersebutl adalah dalaml konteks pembuktianl perkara pencucianl uang dil pengadilan yangl menggunakan mekanismel pembalikan bebanl pembuktian ataul pembuktian terbalikl yang terbatasl dan l berimbang. Pertanggungjawaban tindakl pidana pencucianl uang dilaksanakan berdasarkan l Undang-Undangl Nomor 8l Tahun 2010l tentang Pencegahanl dan Pemberantasanl Tindak Pidanal Pencucian l Uang. Dampak dari sulitnya pembuktianl dalam tindakl pidana pencucianl uang mengakibatkan ditemukannya beberapa kasus yang tidak dapat dibuktikan tindak pidana
pencucian uang yang dilakukan Terdakwa. Salah satu perkara dimana tindak pidana pencucian tidak dapat dibuktikan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah perkara Nomor 1980/Pid.Sus/2021 PN/Lbp.