PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara )

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah khususnya pendapatan pajak dan retribusi, dana perimbangan serta data belanja daerah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi
Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs www.djpk. kemenkeu.go.id. Teknik Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi (R²). Software yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel belanja daerah (Y), sementara variabel retribusi daerah (X2) tidak memberikan pengaruh terhadap variabel belanja daerah (Y). Selanjutnya variabel dana perimbangan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y). Sedangkan secara simultan diketahui bahwa variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan dana perimbangan (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap
variabel belanja daerah (Y). Saran yang diberikan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengoptimalkan setiap potensi dan sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan daerah dan mampu
mengalokasikan dana belanja daerahnya secara efektif dan efisien, agar dapat membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna.