ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN (SPM-UP) PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Penelitian ini berjudul: Analisis Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah
Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Utara. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan
prosedur pengeluaran kas. Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika
pengeluaran permintaan tidak melebihi batas anggaran yang tersedia dan didukung
dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah
Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Utara. Sekretariat DPRD Provinsi Sumtera Utara memiliki tugas dan fungsi
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan keuangan
kesekretariatan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah , sehingga dalam mengelola keuangan
daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan
pervektif dalam mengerjakan prosedur keuangan daerah. Guna menghindari adanya
kesalahan dalam pengisian berkas pada dokumen yang akan diajukan. Hal ini
ditetapkan dengan prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP) sampai dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang
Persediaan (SPM-UP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh
sebagaimana mestinya Sistem yang digunakan pada penerbitan Surat Perintah
Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Utara menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan prosedur pengajuan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sampai kepada penerbitan
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor . 13 Tahun 2006.