Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Penelitian Di Dit Samapta Polda Sumatera Utara)

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah bahwa aparat Kepolisian yang nota bena berasal dari Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sumatera Utara sering menjadi korban luka berat pada saat mengamankan aksi demonstrasi. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah bagaimana tinjauan yuridis tentang demonstrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi?, Bagaimana kewenangan aparat Kepolisian Dit Samapta dalam pengamanan aksi demonstrasi?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparat Dit Samapta Polda Sumatera Utara yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tugas dan kewenangan Aparat Kepolisian Samapta dalam mengamankan aksi demonstrasi sangatlah strategis dan menjadi kunci pengamanan pelaksanaan demontran. Saran penulis adalah diharapkan kepada pemerintah atau para pembuat kebijakan, agar segera merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas. Sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam melindungi anggota Polri yang menjadi korban pada saat bertugas, dan terjaminnya hak-hak asasi anggota Polri.