Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)”

Untuk menjaga dan melindungi hutan dari tindak pidana pengusaan lahan tanpa
izin diperlukan peran Polisi Kehutanan. Rumusan masalah penelitian ini adalah
Bagaimana modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan
tanpa izin di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?, Bagaimana Tugas dan
Wewenang Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan perusakan hutan di
wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?, dan Bagaimana peran Polisi Kehutanan
dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan
oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?.
Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di
lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan
informasi yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui pelaksanaan wawancara
langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian penulis.
Modus operandi kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan
oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leusers sangatlah kompleks
dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dan Pasal 51 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Polisi Kehutanan SPTN VI
Besitang Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser beserta dengan unsur Polisi
Kehutanan senantiasa selalu bekerja kerasa untuk menyelesaikan konflik-konflik yang
terjadi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser seperti permasalahan
penguasaan lahan hutan. Bahwa upaya kemitraan kepada masyarakat dan Pemerintah
Daerah yang dilakukan Polisi Kehutanan sangatlah penting dan tepat.