“Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Kartu Identitas Pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Karantina KesehatanYang Dinilai Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 melampaui peraturan perundangundangan yang ada, terkhusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam salah satu pasal yang termuat di dalam Peraturan Walikota Medan menyatakan kewenangan dari gugus tugas Kota Medan yang meliputi melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas peraturan walikota ini salah satunya berupa penahanan kartu identitas ataupun KTP. Adapun permasalahan yang akan ditulis adalah: Bagaimana pengaturan hukum tentang kartu identitas dan administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia, Kemudian Bagaimana materi muatan dalam Peraturan Walikota pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Juga bagaimana ketentuan dalam peraturan walikota Nomor 11 Tahun 2020 yang melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji suatu dokumen yaitu peraturan walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah suatu produk hukum atau aturan yang diterbitkan menyebabkan kerugian bagi masyarakat hal yang dapat dilakukan adalah menguji Peraturan Perundang-Undangan yang telah diterbitkan namun melanggar ketentuan Undang-Undang yang sudah ada. Hak uji materi (judicial review) yangmerupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum oleh Mahkamah Agung yang dihasilkan oleh lembaga negara dihadapan konstitusi yang berlaku.