Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa. Hal ini membuat masyarakat dan negara menjadi geram. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual pada anak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Perlindungan anak tersebut sanksi yang diberikan adalah hukuman kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Dalam Peraturan PerundanganUndangan Di Indonesia, Bagaimana Urgensi Yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelakutindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dan Bagaimana Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian Pustaka (Library Research) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder dan Tersier. Hasil penelitian atau simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri kimia telah sesuai dengan tujuan pemidanaan apabila dilakukan secara sukarela (teori treatment), bukan yang menganut teori retributif (kebiri secara paksa). Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya.