Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)

Peristiwa tindak pidana perburuan satwa liar yang sering terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja yang dapat mengakibatkan punahnya spesies satwa. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku. Sehingga peran Polisi Hutan sangat diperlukan untuk menangani perburuan liar di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: pertama Bagaimana perlindungan terhadap satwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kedua Bagaimana tugas dan wewenang Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar, dan ketiga Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris melalui penelitian lapangan (field research), dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di kantor Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser. Kesimpulan penelitian adalah pada dasarnya segala jenis satwa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai kawasan konservasi seluruhnya dilindungi dan tidak boleh diburu. Tindak pidana perburuan liar diatur dalam pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya. Hambatan Polisi Hutan di lapangan adalah kurangnya jumlah petugas serta kurangnya saran dan prasarana.