ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS ATAS KELALAIAN MENYEBABAN KEMATIAN DAN MALPRAKTIK MEDIK (Analisis Putusan No.210/PK/Pid.Sus/2014)

Euthanasia dan malpraktik medik dalam tatanan aturan di Indonesia belum terdapat kejelasan ataupun hukum yang spesifik mengatur mengenai hal ini. Euthanasia acapkali menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, ahli medis serta pakar teologi pada mana euthanasia ialah tindakan yg sangat erat kaitannya dengan malpraktik medik yang kerap dilakukan dokter pada pasien terlepas dari apakah hal itu mengandung tindak pidana atau belum memenuhi syarat untuk dikatakan menjadi tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan (library research) sesuai buku-buku pustaka serta menggunakan pendekatan kualitatif sebagai mekanisme penelitian yang hasil analisisnya disajikan dalam bentuk deskriptif, yg diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan artikel yg menjadi penunjang pada penulisannya,kemudian dianalisis secara komparatif sehingga menghasilkan konklusi-kesimpulan buat menjawab utama persoalan atau rumusan masalah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau menyampaikan referensi dalam bidang hukum terkait dengan tindakan penanganan kasusn eutanasia serta malpraktik serta memberikan pandangan atas kedua tindakan tersebut menjadi suatu tindakan yang memiliki aspek hukum. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana medik belum diatur secara spesifik dalam UU Praktik Kedokteran serta UU Kesehatan maupun di dalam KUHP.Untuk menentukan adanya tindakan medis yang dikategorikan menjadi suatu perbuatan tindak pidana harus melewati serangkaian pembuktian. Euthanasia dan malpraktik medik dapat dikategorikan tindak pidana berdasarkan pasal 304- 360 KUHP, meskipun didalamnya tak secara langsung mengacu perihal euthanasia pasif, setidaknya pasal tadi relevan serta bisa dijadikan bahan acuan atau pedoman diberlakukannya hukuman pidana bagi pelaku.