PERAN KEJAKSAAN DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai)

Kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Namun pada faktanya Kejaksaan kurang mengefektifkan bimbingan dan pengawasan jalannya penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencururian, Bagaimana pengaturan diversi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan deversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian penulis. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Diversi yang diatur di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjamin perlindungan dari stigma masyarakat. Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan deversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pedoman Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. pihak Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai masih mengalami beberapa hambatan salah satunya kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait,